Mau Diapakan Lahan Kosong di depan Kantor DRPD Ini?

 

Mau diapakan lahan kosong di depan Gedung DPRD, yang juga di depan Kantor Bupati Pesisir Barat ini. Sampai sekarang, lahan ini masih dibiarkan kosong. Sedangkan Kantor Bupati Sementara yang dulu menempati lahan ini sudah di gusur sejak lama, yang membuat Kantor Bupati, dan kantor-kantor kedinasan lain, berpindah ke mana-mana.

Menurut kabar yang santer beredar di kalangan masyarakat Pesisir Barat, di lahan kosong, di antara Gedung DPRD dan Kantor Bupati, ini akan dibangun satu unit Gedung Islamic Center yang megah, yang akan menelan biaya ratusan miliar rupiah.

Konon pula, menurut desas-desus, ketua DPR RI Ibu Puan Maharani akan menyumbang Rp. 500 milliar (ya, lima ratus miliar Rupiah!) untuk membangun proyek ini, tapi hingga sekarang belum ada tanda-tanda proyek ini akan segera terlaksana. Mengeluarkan uang Rp. 500 miliar hanya untuk sebuah proyek di sebuah kabupaten terpencil di Provinsi Lampung ini tampaknya bukanlah sebuah prioritas bagi Puan, kalau tidak mau disebut omong kosong.

Lalu, yang terbaru, beredar pula kabar di media sosial Facebook bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berencana meminjam uang sebesar RP. 125 miliar dari Bank Lampung demi terwujudnya proyek ini. 

 

Kalau kabar ini benar, alangkah beratnya beban hutang kabupaten yang tergolong sebagai daerah 3T ini di masa yang akan datang, demi untuk mewujudkan proyek-proyek yang di masa Soekarno disebut sebagai Proyek Mercusuar. Apalagi, kabarnya pula, Pemkab Kabupaten ini sebelumnya telah meminjam uang dari bank sebesar Rp. 300 miliar untuk membangun kantor bupati, yang hingga sekarang tak kunjung selesai itu.

Visi Bupati Kabupaten Pesisir Barat ini mungkin adalah pembangunan yang serba mewah. Itu bisa kita lihat dari pembangunan Kantor Bupati berlantai lima yang luas dan megah, dan kantor-kantor Pemerintahan lain, yang untuk mewujudkannya terpaksa harus menggusur perkampungan penduduk, yang tentu saja menelan biaya yang tidak sedikit. Lalu, Gedung DRPD berlantai tiga yang juga mewah, yang mungkin over kapasitas karena anggota DPRD Kabupaten ini hanya 25 orang. Lalu, Gedung SMPN 1 Krui yang juga megah, berlantai tiga, tapi hingga sekarang juga belum selesai. Lalu, Gedung Islamic Center yang masih dalam angan-angan itu.

Membangun yang serba mewah tentu boleh-boleh saja, apalagi jika dana untuk itu tersedia dengan mudah. Tapi faktanya, Kabupaten Pesisir Barat ini tergolong kabupaten miskin, dengan PAD yang kecil, dan anggaran dari Pemerintah Pusat yang juga kecil. Dengan keadaan yang demikian, pembangunan gedung-gedung gedung-gedung mewah itu tentu akan membuat kas Pemkab kelimpungan, dan terpaksa harus pinjam sana-sini. Sementara, pembangunan di sektor lain, juga menunggu kucuran dana.

Akibatnya, terdengar pula desas-desus bahwa Pemkab Pesisir Barat berencana memotong honor pegawai kontrak sebesar 50%, yang, jika ini benar terjadi, tentu akan merupakan sebuah kegagalan pemerintahan yang paling konyol sepanjang sejarah Republik ini. Di mana-mana, yang namanya gaji itu naik atau bertambah, bukannya berkurang atau turun, apalagi hingga 50%. Apalagi di masa ekonomi sedang sulit-sulitnya karena Pendemi Covid-19 seperti saat ini.

Kembali ke lahan kosong di depan Gedung DPRD itu. Daripada meminjam uang lagi untuk membangun gedung mewah, apakah tidak lebih baik jika lahan itu tetap dibiarkan kosong, atau difungsikan sebagai ruang publik, atau alun-alun.

Alun-alun, atau ruang publik di sebuah kota sangat dibutuhkan sebagai tempat masyarakat berinteraksi atau rekreasi.

Di samping itu, adanya ruang kosong di depan Gedung DPRD dan Kantor Bupati itu akan membuat kedua gedung itu lebih terekspos, dan tampak lebih menawan bagi kendaraan yang melintas karena tidak ada yang menutupinya.