0 Alasan Ambigu di Balik Penolakan Tim Israel

Heboh tentang adanya reaksi penolakan masyarakat Indonesia tentang  keiikutsertaan tim sepakbola Israel dalam perhelatan Piala Dunia U-20, yang menurut rencana akan diselenggarakan di Indonesia, akhir Mei mendatang, telah menyebabkan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah kejuaraan tersebut, dan menggantikannya dengan negara lain. Tak kurang dari Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Gandjar Pranowo—dua tokoh yang dianggap paling santer mendukung penolakan itu—telah mengeluarkan suara tegas menolak kehadiran Tim Israel.

Suara tegas Koster tersebut disampaikannya beberapa hari sebelum dilakukan drawing, atau pengundian peserta, yang menurut rencana akan diselenggarakan di Bali, akhir Maret 2023.

Mungkin Sebagian orang beranggapan bahwa penolakan tim sepakbola Israel semata didasarkan pada sentimen politik dan keagamaan, di mana Israel, yang notabene adalah negara Yahudi, secara de-facto menjajah dan bertindak represif terhadap Palestina, yang merupakan negara Islam, dan suara-suara penolakan yang sejauh ini kita dengar adalah berasal dari mereka yang membenci Israel, dan mendukung Palestina.

Namun jika kita berpikir cermat, latar belakang penolakan ini bersifat ambigu, dan seperti dua sisi mata uang yang berlawanan, dan seperti ular berkepala dua, yang bisa digunakan untuk menggambarkan dua sisi sikap yang berlawanan dari orang yang bersangkutan.

Sekilas I Wayan Koster seperti anti Israel, atau membenci Israel. Namun alasan yang dia berikan atas penolakannya sama sekali tidak menunjukkan sikapnya sebagai pembenci Israel atau anti israel, meski, tentu saja,  tidak bisa pula disebut sebagai pendukung Israel.

Dalam hal ini, I Wayan Koster mengaku telah mencermati secara seksama, bahwa kehadiran Timnas Israel pada Piala  Dunia U-20 telah menimbulkan pro dan kontra di Indonesia. Hal itu terkait dengan konflik Israel – Palestina, terutama setelah perubahan pemerintahan di Israel oleh sayap kanan yang begitu keras terhadap Palestina. Menurut dia, seperti yang dikutip oleh sebuah media, hal ini sangat berpotensi menjadi ancaman dan gangguan keamanan di Bali, baik ancaman bersifat terbuka, maupun tertutup.

Sikap Wayan Koster ini didukung sepenuhnya oleh masyarakat Bali. "Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Bali yang telah memahami dan mendukung sikap Saya sebagai Gubernur Bali yang menolak kehadiran Tim Israel dalam Kejuaraan Dunia FIFA U-20, serta mengapresiasi para pihak yang tidak sependapat atas sikap Saya," ujar Koster, seperti yang tertulis dalam liputan6.com.

Di sini jelas, penolakan I Wayan Koster, dan masyarakat Bali pada umumnya, bukanlah didasarkaan pada sentimen anti Israel, atau kebencian terhadap Israel, tetapi berdasarkan alasan logis semata.

Ramainya penolakan tim sepakbola Israel masuk ke Indonesia sebagai peserta Kejuaran Sepakbola Dunia U-20 di berbagai media sosial tentu telah menimbulkan kekhawatiran mendalam pada Koster, dan pada kita umumnya, bahwa akan terjadi kerusuhan besar-besaran di mana-mana, bukan hanya di Bali, tempat pengundian peserta dan pertandingan nanti di lakukan, tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia.

Dan jika itu terjadi, maka akan timbul kehancuran, baik dalam bidang politik maupun ekonomi, pada Indonesia, khususnya Bali, yang sedang galak-galaknya menjalankan program pemulihan wisata.

Di lain pihak, tentu saja ada yang menolak kedatangan tim Israel ini berdasarkan kebencian pada negara tersebut semata. Mereka boleh jadi adalah orang ambigu, yang di satu sisi mencintai sepakbola, dan bercita-cita meningkatkan mutu persepakbolaan di Indonesia, namun di sisi lain mencampuradukkan politik dengan sepakbola.

Pecinta sepakbola, khususnya yang ingin melihat persepakbolaan Indonesia berkembang, tentu paham bahwa tim sepakbola Indonesia harus banyak-banyak mengikuti berbagai turnamen yang bersifat internasional, dan kesempatan tim sepakbola kita untuk ikut dalam pertandingan internasional sekelas piala dunia tentu sangat terbatas. Sejarah mencatat, Indonesia tidak pernah ambil bagian dalam putaran piala dunia, kecuali pada zaman Belanda, yang notabene bukan atas nama negara Indonesia, melainkan Hindia Belanda, dan itupun pemainnya sebagian besar orang Belanda.

Dan ketika kesempatan itu datang, diberikan oleh FIFA secara gratis—tanpa ikut seleksi—karena kita bertindak sebagai tuan rumah, mestinya jangan disia-siakan, dan dijaga secara ketat.

Kewenangan menentukan jadwal dan peserta pertandingan tentu sepenuhnya di tangan FIFA. Kita dalam hal ini hanya bertindak sebagai tuan rumah. Kita tidak bisa ikut campur dalam menentukan peserta pertandingan. Dan jika kita menolak salah satu peserta karena alasan politik, atau apapun, tentu FIFA berhak mencabut kembali status kita sebagai tuan rumah, dan memindahkannya ke negara lain.

Kita tak usah meniru negara-negara Eropa, yang kompak menolak keikutsertaan Rusia dalam Piala Dunia 2022 kemarin, karena posisi tawar kita tak setinggi negara-negara Eropa. Kita ini negara yang tak diperhitungkan dalam khazanah kejuaraan dunia sepakbola.

 

Read more

0 Ego Sektarian dalam Kasus Prof. Budi

Ego sektarian adalah perasaan bahwa sebuah kelompok keagamaan (sekte) lebih unggul atau lebih benar, atau lebih penting dari kelompok lainnya. Orang yang memiliki ego sektarian selalu merasa bahwa kelompok mereka paling benar, dan yang lain salah semua. Mereka biasanya tidak bisa menerima pendapat orang lain, dan tidak menerima kenyataan bahwa kelompok lain benar dalam satu hal. Untuk itu mereka selalu mencari-cari alsan pembenar yang bisa mendukung pendapat mereka.

Dan ego sektarian ini kembali muncul dalam bentuknya yang ekstrem setelah kasus hebohnya pernyataan Prof. Budi santoso Purwokartiko Rektor ITK yang juga merupakan Guru Besar di Institut Teknologi Surabaya (ITS).

Dalam sebuah statusnya di Facebook, Prof. Budi mengatakan, “... Dan kebetulan dari 16 orang yang saya wawancarai, hanya ada dua cowok, dan sisanya cewek. Dari 14 (cewek tersebut) ada dua yang tidak hadir. Jadi, 12 mahasiswi yang saya wawancarai, tidak ada satupun menutup kepala ala manusia gurun. Otaknya benar-nbenar open mind. Mereka mencari Tuhan ke negara-negara maju seperti Korea, Eropa Barat, dan US, bukan ke negara-negara yang orang-orangnya pandai bercerita tanpa karya teknologi.”

Yang dimaksud Prof. Budi sebagai orang yang dia wawancarai itu adalah para peserta program beasiswa LPDP, di mana beliau bertindak sebagai salah seorang reviewer, yang memiliki andil dalam menentukan lulus tidaknya seorang peserta, dalam program tersebut.

Pernyataan tersebut tak ayal menjadi gorengan bagi para penganut ego sektarian. Mereka menilai pernyataan tersebut sebagai bermuatan SARA, bersifat rasis, dan merupakan ungkapan tidak suka pada mereka yang berjilbab.

Berbagai reaksi tidak suka pun bermunculan di sana sini. Bukan saja tidak suka pada pernyataan tersebut, tapi juga tidak suka pada diri Prof. Budi secara pribadi. Mereka menyerbu dari berbagai penjuru, dengan menggunakan berbagai media. Dan bukan itu saja, bahkan situs ITK-pun menjadi sasaran serangan para hacker yang juga hater. Bukan saja netizen kaum awam, bahkan pejabat negara pun ada yang menyatakan rasa tidak mereka.

Dan konsekuensi dari semua itu, Prof. Budi terancam diberhentikan dari kedudukannya sebagai reviewer dalam Program Beasisw LPDP, bahkan dari kedudukannya sebagai Rektor ITK.

Namun benarkan pernyataan Prof. Budi tersebut mengandung unsur SARA dan berbau rasis?

Prof. Budi sendiri tentu membantah tuduhan tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan media online dia mengatakan bahwa dia tidak bermaksud merendahkan orang berjilbab, atau melakukan diskriminasi terhadap mereka. Dalam hal itu dia hanya menceritakan bahwa kebetulan ke-12 orang yang dia wawancarai tersebut tidak memakai jilbab, seperti yang dikutip oleh detikSulsel, Sabtu (30/4/2022).

Dan, memang, jika kita berpikir jernih, pernyataan Prof, budi tersebut tentu bukan cerminan sebuah sikap rasis atau mengandung unsur SARA. Frasa “manusia guru’ seperti yang dia katakan hanyalah merujuk pada mereka yang hidup di gurun, dengan ciri-ciri mengenakan jilbab karena iklim dan kondisi padang pasir di sana menghendaki mereka mengenakan itu. Frasa “manusia gurun’ dalam hal ini sama saja dengan istilah “orang gunung’ yang berarti mereka yang tinggal di gunung, yang juga memiliki ciri khas yang berbeda dengan mereka yang tinggal di gurun, atau ‘orang kota’ yang berarti mereka yang tinggal dikota, yang juga memiliki ciri khas yang berbeda.

Jadi frasa “manusia gurun’ dalam hal ini hanya merujuk pada identitas etnis semata, dan tidak melibatkan identitas keagamaan, karena jilbab bukanlah identitas agama tertentu saja. Faktanya, jilbab (penutup kepala) bukan hanya dikenakan oleh perempuan Muslim saja, tetapi juga oleh kaum Yahudi, dan Nasrani.

Dan jilbab sejatinya bukanlah esensi beragama karena masih ada pro dan kontra soal kewajiban mengenakan jilbab bagi perempuan Muslim, dan fakta bahwa perempuan Muslim juga banyak yang tidak berjilbab.

Jadi kiranya reaksi berlebihan terhadap pernyataan Prof. Budi itu tidak diperlukan, dan tidak ada gunanya sama sekali, apalagi menuduh bahwa Prof. Budi membenci orang berjilbab, dan tidak akan meloloskan peserta program basiswa LPDP yang mengenakan jilbab.

Dalam statusnya di Facebook  yang dia tulis tanggal 6 Mei 2022, prof. Budi mengatakan bahwa dia sudah meloloskan puluhan orang berkerudung dalam Program Beasiswa LPDP, dan memberi rekomendasi dosen berkerudung untuk kuliah lanjut.

Berikut adalah kutipan salah satu paragraf dari tulisan tersebut: Berapa puluh orang berkerudung saya loloskan mendapat beasiswa LPDP, berapa dosen berkerudung saya beri surat rekomendasi untuk kuliah lanjut,berapa puluh mahasiswi berkerudung saya bimbing Tugas akhir/thesis/disertasi, berapa banyak duafa/janda berkerudung saya bantu tiap bulan. Apa mereka mau melihat fakta ini?

Kiranya tidak berlebihan jika saya katakan bahwa Prof. Budi adalah salah satu aset pembangunan negeri ini. Dan jangan biarkan salah satu aset berharga ini hilang hanya karena sentimen keagamaan yang salah kaprah.

Sudah saatnya menggunakan logika, dan keluar dari kungkungan ego sektarian yang selalu mau menang sendiri dan tertutup terhadap perbedaan pendapat.*

Read more

0 Idol Cilik dan yang Cilik-cilik Lainnya

Miris menyaksikan acara seperti Idol Cilik di TV dan acara-acara ‘cilik’ lainnya yang menampilkan anak-anak yang bergaya seperti orang dewasa, menyanyi, menari dan berceramah seperti orang dewasa. 

Idol Cilik adalah salah satu acara lomba nyanyi semacam Indonesian Idol di mana pesertanya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Idol Cilik , seperti halnya Indonesian Idol mengharuskan semua pesertanya menjalani karantina dan berlangsung selama berminggu, bahkan berbulan-bulan. Da’i Cilik adalah acara serupa Idol Cilik, tapi tujuannya untuk mencetak pada da’i. 

Pertanyaannya, pentingkah acara seperti ini diselenggarakan? Tidakkah anak-anak itu bersekolah? Mengapa orang tua mereka mengijinkan anak-anak mereka meninggalkan sekolah? Dan di manakah pemerintah dalam hal ini? Mengapa pemerintah diam saja?

Penyanyi cilik, da’i cillik atau yang cilik-cilik lainnya sama sekali tidak diperlukan di negara ini. Kita tidak dalam posisi mendesak sehingga harus mengandalkan yang cilik-cilik seperti itu. Stok penyanyi dewasa kita sangat banyak, juga da’i-da’i, ustad-ustad dewasa tak terbilang banyaknya. Kaderisasi boleh saja tapi tidak perlu dengan mengadakan lomba dan karantina yang memakan waktu berbulan-bulan dan merenggut anak-anak dari sekolah mereka.  

Anehnya, pemerintah diam saja, tidak mengambil tindakan apa-apa. Mana fungsi pemerintah dalam hal ini. Bukankah anak-anak jaman sekarang terkena kewajiban belajar 9 tahun, yang artinya mereka wajib mengikuti pendidikan hingga setingkat SMP.

Kapan waktu mereka belajar kalau mereka harus menjalani karantina selama berbulan-bulan. Anehnya pula, hal ini disiarkan di TV, seolah-olah kegiatan ini adalah bagian dari pendidikan yang maha penting, yang harus diberitahukan pada semua penduduk negara ini.

Tidak ada kata terlambat untuk menjadi penyanyi, da’i atau apapun. Kita bisa memulai menjadi menjadi penyanyi atau da’i pada usia 20, 30, 40, atau bahkan 60 tahun sekalipun. Tapi selalu ada kata terlambat untuk mengikuti jenjang pendidikan formal. Untuk menjadi memasuki perguruan tinggi negeri dibatasi hingga usia 22 tahun. Untuk menjadi TNI/Polisi juga dibatasi hingga usia 22 tahun. Hampir semua jabatan formal memberlakukan pembatasan usia seperti ini.

Penyanyi atau da’i adalah pekerjaan non-formal yang bisa dilakukan secara sambilan. Seorang PNS, anggota TNI, polisi karyawan swasta, pengusaha, lawyer, manajer, satpam, dll bisa merangkap menjadi penyanyi atau da’i kalau mereka mau dan mempunyai bakat untuk itu. Mereka tidak perlu mengikuti pendidikan khusus sejak usia dini untuk itu.

Untuk menjadi penyanyi atau da’i tidak memerlukan pendidikan khusus yang harus dijalani semenjak kanak-kanak. Banyak penyanyi atau da’i hebat yang berhasil dan terkenal meski mereka tidak pernah menjalani sekolah menyanyi atau sekolah perda’ian. Banyak pula penyanyi atau da’i yang baru memulai dan berhasil ketika mereka sudah dewasa, ketika mereka sedang berjaya dengan profesi mereka yang lain.

Sekolah atau kursus menyanyi hanya menggiring persepsi tentang menyanyi yang baik menurut institusi yang mengajarkannya. Tapi menyanyi yang baik tidak harus seperti yang diajarkan di sekolah menyanyi atau di dalam karantina dalam acara-acara lomba TV itu.

Ada banyak sekali penyanyi yang baik yang tidak pernah mengikuti sekolah atau kursus menyanyi atau karantina menyanyi seperti yang di TV itu, dan mereka tidak kalah berhasil dengan para penyanyi profesional lulusan sekolah menyanyi atau jebolan lomba menyanyi.

Setop acara lomba Idol Cilik atau yang cilik-cilik lainnya sekarang juga.

Read more

0 Visi Maritim Jokowi dan Batalnya Pembangunan Jembatan Selat Sunda

Pemerintahan Jokowi telah memberi sinyal hendak menghentikan proyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Proyek yang telah diancang-ancang sejak jaman Soekarno tersebut, dan yang telah disetujui oleh pemerintahan SBY akan dibangun, tampaknya akan dicoret dari Daftar Proyek Pembangunan Jokwi-JK dengan alasan karena tidak sesuai dengan Visi Maritim yang telah digariskan Jokowi. Penggantinya adalah Proyek Tol Laut.

Sejauh ini proyek JSS telah melewati proses perencanaan dan studi kalayakan. Tentu sudah banyak uang yang dihabiskan untuk itu. Konon Tommy Winata pengusaha di balik proyek tersebut telah menghabiskan uang triliunan rupiah untuk perencanaan ini.

Boleh jadi memang dana pembangunan Jembatan Selatan Sunda yang konon mencapai 225 triliun tersebut memang terlalu tinggi, dan uang untuk itu tidak tersedia. Tapi yang menarik dikaji adalah alasan bahwa proyek tersebut tidak sesuai dengan visi negara maritim pemerintahan Jokowi.

Dalam pandangan Jokowi, wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan laut yang maha luas ini idealnya dihubungkan dengan kapal-kapal yang berlayar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya hingga menghubungkan seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu perlu dibangun banyak sekali pelabuhan dan disediakan banyak sekali kapal dari yang ada saat ini.

Tentu itu merupakan sebuah pandangan yang bagus, tapi itu bukan berarti bahwa transportasi laut merupakan sebuah keharusan. Alangkah konyolnya kalau semua wilayah Indonesia ini harus dihubungkan dengan laut hanya untuk mewujudkan visi sebagai negara maritm. Alangkah lucunya kalau moda transportasi lain ditiadakan hanya karena kita akan mengutamakan transportasi laut.

Transportasi darat dan udara tentu saja lebih efektif dan efisien dari sisi waktu dan biaya. Itulah sebabnya orang lebih suka menggunakan pesawat terbang atau mobil atau kereta api daripada kapal laut. Kalau moda transportasi darat dan udara tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan visi negara martitim maka hapuskan saja penerbangan dan moda transportasi darat lainnya seperti kereta api dan bus.

Moda transportasi darat dan laut lebih efektif dan relatif tak banyak kendala. Sedangkan moda transportasi laut sangat tergantung pada cuaca. Jika cuaca sedang buruk tidak ada kapal yang berani berlayar menyeberangi Selat Sunda. Otomatis transportasi jadi terhenti, antrean kendaraan mengular sepanjang puluhan kilometer di Pelabuhan Bakauheni dan Merak, dan perekonomian pun tersendat hingga berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Bayangkan berapa kerugian yang timbul akibat terputusnya penyeberangan ini. Itulah salah satu kelemahan moda transportasi laut, di samping masalah waktu.

Alasan lain yang dikemukakan Jokowi adalah bahwa pembangunan Jembatan Selat Sunda bisa memperlebar kesenjangan wilayah Indonesia barat dan timur.

Di samping tak hendak mematikan identitas maritim, Jokowi juga beralasan bahwa pembangunan Jembatan Selat Sunda hanya akan memperkuat asumsi yang ada selama ini bahwa pembangunan Indonesia ini terpusat di Jawa dan Sumatera atau di Indonesia bagian barat saja.

Duhai, siapa pun tahu bahwa pembangunan selama ini sebagian besar memang dipusatkan di Pulau Jawa, dan ini sudah berlangsung semenjak dahulu kala. Bahkan Sumatra juga hanya mendapat porsi terkecil saja dari kue pembangunan itu. Coba perhatikan bagaimana perkembangan kota-kota di Jawa dengan di Sumatra hingga saat ini, juga infrastrukturnya. Sebagai gambaran, gedung pencakar langit sudah ribuan jumlahnya di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Jawa, sedangkan di Sumatra nyaris tidak ada kota yang mempunyai gedung pencakar langit. Dari sini saja betapa kesenjangan itu terlihat terang benderang.

Indikator lain bisa kita saksikan ketika kita menyeberangi Selat Sunda dari Merak ke Bakauheni atau sebaliknya. Di sana kita bisa bandingkan perbedaan antara Merak dengan Bakauheni yang sangat mencolok. Tiba di Merak kita disambut oleh jalan tol dan jalan layang yang megah, sedangkan ketika tiba di Bakau kita hanya disambut oleh jalan negara dengan kondisi seadanya. Terasa betapa perbedaan itu begitu kontras.

Jadi kalau kesenjangan antara timur dan barat dijadikan sebagai alasan dibatalkannya pembangunan  Jembatan Selat Sunda itu adalah alasan yang dibuat-buat dan tidak masuk akal.

Siapa pun tahu bahwa Selat Sunda adalah satu-satunya selat yang memungkinkan dibangun jembatan di Indonesia ini di samping Selat Madura yang memang sudah ada jembatannya. Seandainya Selat Karimata atau selat-selat lain yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia ini memungkinkan dibangun jembatan, silakan jembatan itu dibangun supaya tidak terjadi kesenjangan pembangunan antara timur dan barat.

Masalahnya bukanlah kesenjangan pembangunan, tapi feasibility, mana yang layak dibangun mana yang tidak. Bukankah keadilan itu tidak berarti kesamarataan, dan hal ini masuk akal. Bukankah selama ini kita banyak membangun Jawa karena Jawa mempunyai porsi penduduk terbesar di antara pulau-pulau lainnya di Indonesia ini, dan selama ini tidak ada yang protes karena memang tidak ada masalah, dan karena memang begitulah seharusnya.      

Read more

0 Berharap pada Jokowi

Angin perubahan sedang berhembus ke Indonesia dengan dilantiknya presiden Jokowi pada tanggal 20 Oktober 2014 lalu. Tak bisa dipungkiri terpilihnya Jokowi sebagai presiden adalah saat yang ditunggu-tunggu oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Ada banyak sekali harapan yang dibebankan rakyat Indonesia pada sosok yang sederhana dan bersahaja ini.

Jauh sebelum terpilih sebagai presiden, Jokowi sudah dikenal sebagai sosok yang sederhana dan bersih dari korupsi. Inilah citra yang sangat disukai oleh bangsa Indonesia sekarang di tengah-tengah maraknya kasus KKN yang menimpa banyak pejabat di negara ini.

Kehadiran Jokowi sebagai presiden RI diharapkan bisa menghapus penyakit KKN yang telah merongrong dan menyengsarakan masyarakat tersebut sekaligus membawa bangsa ini ke arah kemajuan yang sudah lama ditunggu-tunggu. Negara-negara tetangga sudah melejit sementara kita seperti jalan di tempat. KKN ditengarai sebagai salah satu penyebab bangsa ini tak maju-maju.

Maka ketika mimpi itu benar-benar terwujud—Jokowi menjadi presiden—eforia itu seolah tak terbendung. Rakyat menyambut pelantikan presiden Jokowi dengan suka cita dan pesta meriah, sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi pada pelantikan presiden manapun yang terdahulu di negeri ini.

Pencalonan Jokowi sebagai presiden adalah sebuah hasil koalisi beberapa partai politik. Konon Jokowi menyebut-nyebut koalisi partai yang mencalonkan dirinya tersebut sebagai koalisi tanpa syarat, yang sempat diragukan oleh beberapa pihak. Tapi sayang koalisi tanpa syarat tersebut ternyata akhirnya bersyarat juga dan sedikit ternoda dengan adanya kompromi dalam penunjukan kabinet.

Komposisi kabinet presdien Jokowi terdiri dari para profesional dan politisi dari beberapa partai pendukungnya. Tapi proporsi politisi lebih sedikit dari profesional. Bandingkan dengan kabinet pemerintahan terdahulu yang sebagian besar adalah politisi partai politik.

Kenyataan bahwa tidak ada satu pun menteri yang berasal dari koalisi oposisi sudah cukup menunjukkan niat baik beliau untuk mengurangi kabinet dari tekanan atau pengaruh partai politik, meski dia masih terlihat tak berdaya menghadapi tekanan dari pimpinan beberapa partai politik yang mencalonkan dia sebagi presiden. Terbukti, 13 dari 34 menteri dalam kabinetnya adalah berasal dari partai politik. Sebuah jumlah yang cukup besar mengingat partai politik pendukungnya hanya terdiri dari 5 partai.

Dengan demikian tentu kita tidak bisa mengharapkan kabinet Jokowi akan terbebas dari pengaruh partai politik sama sekali, tapi setidaknya pengaruh itu bisa diperkecil. 

Jika dilihat dari komposisi parlemen, koalisi Jokowi hanya menguasai 44 persen kursi, sedangkan sisanya, 56 persen dikuasai pihak KMP. Dengan demikian, bisa dikatakan intervensi partai politik pada pemerintahan Jokowi hanya sebesar 44 persen. Sebuah jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan pemerintahan terdahulu di mana hampir semua partai berkoalsisi.     

Tapi dalam menjalankan pemerintahan, satu hal yang juga signifikan adalah lembaga kepresidenan itu sendiri, dan sosok pribadi sang presiden. Sosok presiden yang bisa diteladani kiranya cukup untuk membentuk sebuah pemerintahan yang bersih.

Sosok presiden yang memberi contoh yang baik, yang patut ditiru, dijadikan teladan, adalah modal pembangunan yang teramat besar yang dibutuhkan oleh indonesia saat ini.

Dalam hal ini, kebiasaan berhemat Jokowi yang sudah dia tunjukkan semenjak dia menjadi walikota Solo kiranya merupakan sebuah modal pembangunan yang menguntungkan, sekaligus sebuah formula yang baik dalam hal penghematan dan efisiensi anggaran.

Pola penghematan dan keserhanaan Jokowi kini sudah diikuti para menteri kabinetnya yang dia sebut Kabinet Kerja itu. Para menteri Jokowi tidak memakai mobil dinas baru meskipun anggaran untuk itu tersedia bahkan sudah ditawarkan oleh mantan Presiden SBY. Para menteri Jokwi memakai mobil dinas lama, peninggalan para menteri kabinet SBY.

Dalam skala yang lebih luas, para pejabat daerah, mulai dari Gubernur hingga struktur terbawahnya kini dilarang menggunakan fasilitas VIP dalam perjalanan dinas mereka demi penghematan anggaran.

Di sisi lain, Jokowi telah memberi contoh yang teramat baik, yang bisa dijadikan inspirasi bagi kita semua dan para pejabat di negeri ini. Seperti yang kita ketahui, salah seorang anak Jokowi telah ikut serta dalam seleksi penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) beberapa waktu lalu di daerah tempat tinggalnya. 

Keikutsertaan anak Jokowi ini sungguh merupakan sesuatu yang luar biasa mengingat dia adalah anak presiden.

Betapa tidak. Sebagai presiden Jokowi tentu bisa saja mengangkat anaknya sebagai PNS, bahkan memberi jabatan apapun tanpa harus melalui seleksi kalau dia mau. Tapi itu tidak dia lakukan. Dia menganggap anaknya merupakan seorang warga negara biasa, sama dengan yang lain. Sungguh luar biasa jika dibandingkan dengan kebiasaan para pejabat negeri ini umumnya.

Namun demikian, tentu saja Jokowi tidak bisa memenuhi keinginan semua orang. Rencana kenaikan harga BBM atau pencabutan subsidi BBM di akhir tahun ini sungguh merupakan sesuatu yang tidak populer, yang tidak disukai sebagian besar penduduk negeri ini. 

Di sisi lain, rencana pemerintah Jokowi untuk mengadakan moratorium penerimaan PNS yang digadang-gadang akan berlaku selama lima tahun juga tidak disukai.

Tapi tentu kita masih menyimpan harap dan kepercayaan pada pemerintah Jokowi. Harapan bahwa ada niat baik di balik semua itu, dan kepercayaan bahwa semua rencana itu akan membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi kita semua. 

Kenaikan harga BBM tentu saja tidak menguntungkan bagi masyarakat miskin, tapi kalau kenaikan BBM ini berarti pengalihan subsidi dari BBM ke pelayanan masyarakat tentu ada baiknya pula. Siapa tahu dengan dinaikkannya harga BBM ini nanti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial masyarakat akan lebih terjamin. Semoga.

     

Read more