KPB? Tunggu Sebulan Lagi!

Anggota DPD RI Anang Prihantono, bupati Lampung Barat Mukhlis Basrie, 

Ketua Panitia Kerja Pembentukan DOB Ganjar Pranowo, wakil bupati Lampung 

Barat Dimyati Amin, dan anggota DPR RI  daerah pemilihan Tanggamus dan 

Lampung Barat Ismayatun dalam acara dengar pendapat dengan wakil 

masyarakat soal pembentukan DOB Kapupaten Pesisir Barat di 

gedung wanita kecamatan Pesisir Tengah, siang tadi. 

Cita-cita masyarakat Pesisir Barat untuk segera memiliki kabupaten tersendiri, terpisah dari kabupaten Lampung Barat, tampaknya belum akan terwujud, setidaknya dalam beberapa bulan ke depan. Setelah menunggu sekian lama, dan setelah mengeluarkan tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Setelah mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Dan setelah beribu pertanyaan timbul; mengapa kabupaten Pesisir Barat tidak kunjung terbentuk, sedangkan DOB-DOB kabupaten lain di Lampung yang pembentukannya diusulkan dalam waktu bersamaan dengan pembentukan DOB Kabupaten Pesisir Barat sudah terbentuk. Dan setelah timbul kecurigaan dan saling tuding di sana-sini, hingga kini pun masyarakat pesisir masih diliputi serba ketidakpastian.

Ganjar mendapat kalungan selendang tapis alam acara penyambutan

Untuk menjernihkan karut marut dan serba ketidakpastian ini, pemerintah kabupaten Lampung Barat mengundang ketua Panitia Kerja Pembentukan daerah Otonomi Baru DPR RI Ganjar Pranowo untuk memberi penjelasan langsung di depan masyarakat pesisir, dengan harapan masyarakat akan mendapat penjelasan langsung dari tangan pertama soal proses pembentukan Kabupaten Pisisir Barat yang terkatung-katung tersebut.

Ganjar Pranowo, Danang Prihantono, Ismayatun sesaat setelah penyembutan

Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Wanita kecamatan Pesisir Tengah pada tanggal 30 April 2012 siang tadi , Ginanjar menjelaskan bahwa pembentukan sebuah Daerah Otonomi Baru harus ditetapkan dengan Undang-Undang. Sedangkan untuk membentuk Undang-Undang, ada 5 tahapan yang mesti dilalui, yaitu:

1. Pembuatan RUU: inisiatif DPR atau Presiden
2. Penetapan RUU DOB: inisiatif DPR
3. RUU dikirim ke Presiden
4. Presiden mengeluarkan Surat Presiden untuk menunjuk Menteri yang akan membahas RUU tersebut dengan DPR
5. Pengesahan RUU menjadi UU dalam rapat paripurna DPR

Ganjar menjelaskan, hingga saat ini pembentukan DOB Kabupaten Pesisir Barat baru menyelesaikan tahap ke dua. Artinya bola panas itu kini berada di tangan Presiden. Di tangan Presidenlah kini nasib Pesisir Barat berada. “Mudah-mudahan (RUU tersebut) sudah sampai di meja Presiden,” kata Ginanjar. “Dan jika sudah di tangan Presiden, dan Presiden sudah mengeluarkan Surat Perintah kepada Menteri untuk membahas RUU tersebut dengan DPR, maka DPR akan melakukan sidang paripurna penetapan UU pada bulan Juni 2012 nanti. Dan jika dalam sidang paripurna bulan Juni nanti tidak berhasil menetapkan UU, maka DPR akan bersidang kembali pada Oktober,” katanya melanjutkan.

Dengan demikian, masyarakat pesisir kembali diliputi ketidakpastian. Rasa khawatir sidang paripurna DPR akan gagal menelurkan UU DOB bagi Kabupaten pesisir barat tetap ada. Apalagi menurut Ganjar, jika dalam dua kali sidang paripurna, DPR gagal menetapkan sebuah RUU menjadi UU, maka RUU tersebut tidak pernah akan dibahas lag, alias masuk kotak. “Tapi jangan khawatir,” katanya. “Pembentukan DOB Kabupaten Pesisir Barat ini menjadi prioritas.”

Pada bagian lain, bupati Lampung Barat menegaskan bahwa dia tidak pernah bermaksud menghalang-halangi pembentukan Kabupaten Pisisir Barat; Dia mendukung pembentukan Kabupaten Lampung Barat. “Alangkah indahnya kalau UU pembentukan Kabupaten Pesisir Barat ini bisa lahir sebelum pilkada 27 september 2012, karena dengan demikian akan mengurangi cost pilkada,” katanya.

Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam setengah tersebut juga dihadiri oleh anggota DPD RI Anang Prihantono, anggota DPR RI daerah pemilihan Tanggamus dan Lampung Barat Ismayatun, wakil bupati Lampung Barat Dimayati Amin, para anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat yang berasal dari wilayah pesisir, serta unsur pimpinan daerah pesisir.