Selamat Datang Kabupaten Pesisir Barat

Peta Kabupaten Pesisir Barat

Dengan disahkannya UU DOB pada sidang paripurna DPR tanggal 25 Oktober kemarin, kini Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, yang mencakup wilayah pesisir Krui dan sekitarnya, telah resmi ditetapkan sebagai daerah otonom baru, sebuah kabupaten tersendiri yang terpisah dari kabupaten induknya, yaitu Kabupaten Lampung Barat. Selain Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, dalam sidang paripurna tersebut ikut pula disahkan UU pembentukan empat daerah otonom lainnya, yaitu Provinsi Kalimantan Utara di Kalimantan, Kabupaten Pangandaran di Jawa Barat, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak, keduanya di Provinsi Papua Barat.

Dengan demikian, kini terbayarlah sudah kerja keras dan perjuangan masyarakat Krui dan sekitarnya selama ini. Terwujud sudah apa yang selama mereka impi-impikan. Tercapai sudah apa yang selama mereka cita-citakan, yaitu mempunyai pemerintahan kabupaten tersendiri.

Sudah sejak sepuluh tahun lalu aspirasi masyarakat Krui dan sekitarnya ini coba disalurkan. Dan wujud nyata dari perjuangan itu adalah diikutsertakannya Kabupaten Pesisir Barat dalam usulan RUU DOB tahun 2008, bersama tiga aspirasi DOB lainnya di provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Mesuji. Namun apa daya, tiga kabupaten lain tersebut berhasil terbentuk sedangkan masyarakat pesisir Krui dan sekitarnya harus gigit jari.

Namun, dengan tidak putus asa, masyarakat pesisir Krui dan sekitarnya kembali mengusulkan diri sebagai DOB pada tahun-tahun berikutnya. Dan lagi, perjuangan tersebut kembali terhambat karena pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan moratorium pembentukan DOB, sehingga masyarakat Krui dan sekitarnya harus kembali menunggu. Walhasil, baru setelah sepuluh tahun berjuang masyarakat Pesisir Barat, Krui, bisa menikmati hasilnya.

Aspirasi masyarakat Krui dan sekitarnya untuk membentuk kabupaten tersendiri ini kiranya mudah dimengerti. Betapa tidak, secara geografis dan kultural  daerah ini memang terpisah dari kabupaten induknya, yaitu Kabupaten Lampung Barat. Di samping itu, jumlah penduduk dan potensi sumber daya alam yang dimilikinya juga sudah cukup sebagai modal untuk membentuk kabupaten baru.

Wilayah pesisir barat, Krui dan sekitarnya, memerlukan konsenstrasi penuh dari pemerintah daerah kabupaten setempat untuk mengembangkan berbagai sumber daya alam yang ada di dalamnya. Satu-satunya cara agar pemerintah daerah terkonsenstrasi pada pembangunan wilayah pesisir ini adalah dengan membentuk kabupaten tersendiri. Wilayah Kabupaten Lampung Barat yang ada selama ini memang terlalu luas, sehingga menyulitkan pemerintah kabupaten setempat dalam pengelolaannya.

Salah satu potensi besar yang tersimpan di wilayah ini adalah pariwisata. Dewasa ini pariwisata di daerah pesisir Krui dan sekitarnya berkembang secara alami, nyaris tanpa campur tangan pemerintah daerah kabupaten. Pun demikian, terdapat kemajuan yang pesat di dalam sektor ini, yang nyata terlihat dengan mata kepala, dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari waktu ke waktu. Apatah lagi jika kelak ada pemerintahan tersendiri yang lebih terkonsenstrasi, yang menjadi motor pengerak dalam eksploitasi dan pengelolaannya.   

Wilayah ini sudah memiliki bandara yang sewaktu-waktu bisa dioperasikan secara komersial. Jika pemerintah daerah ini kelak pandai mengelolanya, tak ayal bandara tersebut akan menjadi sarana pendukung yang sangat potensial bagi perkembangan sektor wisata di daerah ini. Kelak, pemerintah daerah in harus mempunyai visi untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan untuk memajukan daerah. Jika pemerintah daerah pandai-pandai mengelolanya, bukannya tidak mungkin Kabupaten Pesisir Barat akan menjadi salah satu kabupaten yang benar-benar bisa berdiri sendiri, yang bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat.

Sektor perkebunan dan perikanan juga harus diberi perhatian khusus. Pemerintah daerah kabupaten ini kelak harus bisa menemukan cara-cara baru untuk lebih memberdayakan petani dan nelayan. Di bidang perkebunan, repong damar yang selama ini sudah menjadi ikon masyarakat Krui dan sekitarnya, dan telah dianggap sebagai sebuah metode ampuh bagi konservasi alam, hendaknya dipertahankan dan lebih dikembangkan lagi sehingga bisa mempertahankan fungsinya sebagai sektor andalan untuk menopang perekonomian masyarakat.

Daerah pesisir sebenarnya mempunyai nilai plus yang tidak dipunyai daerah pedalaman. Dengan terbukanya akses, baik darat, laut, maupun udara berarti daerah pesisir lebih terbuka kesempatannya untuk berkembang. Pemerintah daerah harus pandai-pandai memanfaatkan akses ini untuk investasi dan perdagangan.

Pembentukan daerah otonom baru ini adalah amanat rakyat. Kelak pemerintah daerah kabupaten ini  harus pandai-pandai menjalankan amanat tersebut. Aparat pemerintahnya harus punya integritas dan dedikasi yang tinggi untuk membangun daerah. Jangan menjadi pemerintah yang hanya ingin menguasai aset-aset pembangunan dan politik semata tanpa menjunjung tinggi amanat rakyat, agar pembentukan kabupaten baru ini tidak sia-sia, atau lebih banyak membawa mudaratnya dibandingkan manfaatnya.***